Manajemen Strategi Sektor Publik : Rumusan Teori dan Model

Septiana Kurniawati

8A DIV Akuntansi Kurikulum Khusus, STAN, Tangerang Selatan

 witch.curt8@gmail.com

Kharisma Baptiswan

8A DIV Akuntansi Kurikulum Khusus, STAN, Tangerang Selatan

 kharisma.baptiswan@gmail.com

 

 

Manajemen Strategi

                Manajemen strategis berhubungan dengan bagaimana memperkuat viabilitas dan efektivitas organisasi sektor publik baik dari segi kebijakan substantif dan kapasitas pengelolaan jangka panjang. Manajemen strategis ini mengintegrasikan semua proses manajemen lainnya untuk menyediakan pendekatan yang sistematis, koherendan efektif untuk membangun, mencapai, memantau, dan memperbarui tujuan strategis sebuah instansi. Manajemen strategis terintegrasi dengan tindakan: (a) memusatkan perhatian di seluruh divisi fungsional dan seluruh berbagai tingkatan organisasi pada tujuan bersama,tema dan masalah, (b) proses manajemen internal mengikat dan pembuatan program untuk hasil yang diinginkan di lingkungan eksternal, dan (c) menghubungkan operasional, taktis, pengambilan keputusan untuk tujuan jangka panjang yang strategis (Poister&Streib, 1999).

                Lebih jauh Poister & Streib menjelaskan bahwa manajemen strategis adalah proses perencanaan, implementasi dan evaluasi namun lebih dari itu manajemen strategis adalah proses pengelolaan organisasi, dalam hal ini sektor publik, melalui perspektif strategis dan berkelanjutan untuk memastikan rencana strategis selalu diperbarui dan mampu menggerakan proses manajemen lainnya.

                Manajemen strategis adalah suatu sarana dalam menyediakan kepemimpinan yang maju terkait masalah fundamental organisasi dan lingkungannya dengan cara-cara sistematis, efektif dan berorientasi pada tujuan.

                Ketika berhasil, manajemen strategis menjadi suatu jalan dalam menghadapi orang, mendapatkan komitmen, menyetir organisasi menuju masa depan, memberi kerangka kerja dalam reorganisasi dan redesain untuk efisiensi dan kualitas yang lebih baik, dan membentuk partnership dan joint venture dengan organisasi lain.

                Manajemen strategi telah muncul sebagai alat serbaguna dimana manajemen sektor publik harus mempunyainya agar organisasi dapt bertahan secara jangka pendek dan jangka menengah serta pembangunan jangka panjang.

Konteks Manajemen Strategis dalam Sektor Publik (Ring dan Perry, 1985)

                Ring dan Perry memberikan konteks pada manajemen strategis sektor pemerintah sebagai berikut:

1. 1.       Policy Ambiguity

Struktur organisasi sektor publik yang kompleks menyebabkan ketidakjelasan arah strategi.

1. 2.       The Openness of Government

Media memiliki peranan besar dalam mengekspose pengambilan keputusan dan penerapannya dalam pemerintahan.

1. 3.       Attentive Publics

Pemerintahan dipengaruhi oleh banyak kelompok kepentingan yang mempunyai agenda-agenda tertentu.

1. 4.       The Time Problem

Masa jabatan dan peraturan  yang memberikan batasan waktu menjadi perhatian dalam manajemen strategis.

1. 5.       Shaky Coalitions

Aliansi politis saat perencanaan dan pelaksanaan belum tentu sama komposisinya.

Solusi (Ring dan Perry, 1985)

                Untuk mengantisipasi berbagai kendala terkait konteks diatas maka diuslkan beberapa solusi sebagai berikut:

1. 1.       Maintaining Flexibility

Proses implementasi manajemen strategi diharapkan mampu beradaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

1. 2.       Bridging Competing Worlds

Sektor publik yang bersifat terbuka memiliki keterikatan dengan berbagai pihak atau kelompok kepentingan. Pemerintah harus memperlakukan semua pihak dengan adil.

1. 3.       Wielding Influence, Not Authority

Kemampuan politik diperlukan dalam manajemen strategis guna membangun hubungan dan memunculkan nilai positif dalam konfrontasi pihak-pihak tertentu.

1. 4.       Minimizing Discontinuity

Ketidakstabilan koalisi politis harus dicegah dengan pengelolaan sumberdaya yang terkait pembentukan koalisi tersebut.

 

Dimensi Manajemen Strategis (Untoro dan Halim, 2007)

1. Parctipative Planning

Perencanaan strategis selayaknya melibatkan para bawahan yang terlibat langsung dalam aktivitas organisasi sektor publik.

1. Planning Flexiblility

Perencanaan yang fleksible diharapkan mampu membuat organisasi lebih cepat dalam merespon perubahan baik internal maupun eksternal.

Pentingnya Manajemen Strategis 

                Mengapa sektor publik  membutuhkan manajemen strategis dalam melaksanakan kegiatannya? Karena sebagai suatu organisasi yang ingin mencapai suatu tujuan, organisasi sektor publik memerlukan rencana strategis untuk mencapai tujuan tersebut yang dirinci dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang dapat bersinergi untuk mewujudkan tujuan tersebut(Joyce, 1999). Terlebih dengan struktur organisasinya yang sangat besar dan kompleks, dengan menggunakan manajemen strategi, para pemangku kebijakan dapat memotivasi dan mengarahkan pegawainya lebih baik yang selanjutnya dapat meningkatkan performa kinerja organisasi.Sektor publik juga dapat merumuskan strategi ke depannya dan melihat ancaman peluang yang ada sertamenetapkan sasaran dan arah yang jelas untuk masa depan.

Dengan menerapkan apa yang ada di dalam manajemen strategis, maka diharapkan sektor publik dapat :

1. Menjadi instansi reaktif dalam menghadapi perubahan situasi yang dinamis dan kompleks.
2. Mengelola sumber daya yang dimiliki untuk hasil yang maksimal (managing for result)           
3. Mengubah orientasi instansi menjadi instansi berorientasi masa depan
4. Mejadikan instansi adaftif dan fleksibel, mengurangi birokrasi yang rumit dan lebih transparan
5. Menjadikan instansi mampu memenuhi harapan masyarakat (pengguna layanan)   

                Adapun tujuan dari manajemen strategi adalah :

1. Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien.
2. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi.
3. Senantiasa memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal.
4. Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada.
5. Senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen

Model Manajemen Strategis          

                Untuk menetapkan strategi suatu sektor publik, pertama-tama kita perlu mengetahui apa saja model manajemen strategi yang ada, dan biasanya digunakan di sektor publik. Setidaknya ada sekitar 4 model strategi yang biasa dikenal, yaitu: (a) Model perencanaan klasik, (b) Model bisnis, (c) Model perencanaan strategi visioner, dan yang terakhir (d) Model manajemen strategi peramalan (Joyce, 1999).

                Model perencanaan klasik menitik beratkan pada formalitas organisasi pemerintah untuk menyusun suatu rencana strategis yang akan diturunkan kepada unit-unit bisnis di bawahnya. Jenis model ini umumnya tidak berjalan dengan maksimal karena selain paradigma birokrat dan formalitas, unit organisasi dibawah belum tentu memiliki komitmen yang sama dengan unit induk.

                Model bisnis menitik beratkan pada hubungan transaksi antara organisasi induk dan organisasi dibawahnya (purchase provider). Model lebih memberikan insentif bagi organisasi untuk melaksanakan strateginya dikarenakan adanya sifat transaksional yang biasanya berbentuk bonus.

                Model perencanaan strategis visioner berorientasi pada pola pikir jangka panjang dimana manajer akan mencari aktivitas yang akan dilakukan dalam membawa organisasi dari kondisinya saat ini menuju masa depan yang diharapkan.

                Model perencanaan strategi peramalan berfokus pada pengembangan area spesialisasi atau kapabilitas organisasi dan pengembangan relasi dan aliansi dengan organisasi lain dalam rangka memastikan pencapaian visi organisasi.

Mencapai Penerapan Manajemen Strategis yang Baik

                Bernard Marr (2008) mengajukan 10 prinsip penerapan manajemen strategis yang baik yaitu:

1. Kejelasan strategi,
2. Pengumpulan indikator kinerja yang tepat,
3. Pelaksanaan analisis manajemen kinerja,
4. Penciptaan budaya belajar yang positif,
5. Perolehan kepercayaan internal,
6. Penjajaran/pengarahan organisasi,
7. Perbaruan sistem terus-menerus,
8. Komunikasi dan pelaporan yang baik,
9. Implementasi software pendukung,
10. Dedikasi sumber daya dan waktu.

Pengukuran

Bernard Marr (2008) mengajukan 2 cara dalam mengukur manajemen kinerja dalam organisasi pemerintah yaitu strategy map dan value creation map.

 

 Peran Kepemimpinan

                Leadership merupakan satu elemen kunci yang efektif dalam manajemen strategik. Pemimpin memfokuskan organisasi mereka pada arah strategik. Mereka menciptakan suatu agenda untuk perubahan strategik. Pemimpin organisasi menjaga kemajuan organisasi menuju visi strategik. Terlebih di sektor publik, dimana pemimpin (Presiden) sangat mengambil peran penting. Pemimpin memperoleh kepercayaan dari konstituen dari visi dan misi (RPJM, selama 5 tahun) yang ia usung, lalu kemudian visi misi tersebut diolah di seluruh kementrian untuk dijadikan acuan program yang akan dilaksanakan. Pemimpin-pemimpin strategik dalam sektor publik memberdayakan para atasan dan para pegawainya untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pelayanan publik. Berkaitan dengan hal ini, para pemimpin dalam sektor publik membutuhkan desain sistem perencanaan strategik yang tepat.

                Agar mencapai hasil-hasil yang diharapkan, maka pemimpin dan karyawan harus memiliki komitmen terhadap perencanaan strategik yang telah dibuat dan memberikan perhatian penuh pada implementasi dari sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan. Selain itu, dalam pelaksanaannya, dibutuhkan komunikasi yang baik antara pemimpin dan pegawainya agar terjadi harmonisasi dan menghidari miskomunikasi dalam bekerja.

Kendala Manajemen Strategis

                Kendala dalam melaksanakan manajemen strategis di sektor publik, terjadi karena karakteristik sektor publik berbeda dengan sektor swasta, sebagaimana yang disebutkan di paragraf sebelumnya. Kendala tersebut didefinisikan sebagai kondisi tetap (struktural atau prosedural) yang cenderung ada untuk beberapa periode waktu yang suatu organisasi dan manajemen harus beradaptasi dan mengatasi masalah atas kendala tersebut. Adapun kendala yang terjadi di sektor publik dalam penerapan manajemen strategis ialah:

1. Karena adanya perbedaan mendasar dalam undang-undang dasarnya, dimana sektor publik menggunakan konstitusi negara tersebut, sedangkan sektor publik sangat fleksibel dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga perusahaan tersebut, menjadikan sektor publik lebih kaku dan ketika membuat suatu program kegiatan, harus melakukan cross check dengan undang-undang yang telah ada sehingga program tersebut tidak melanggar undang-undang dan sesuai prosedur instansi tersebut.
2. Karena organisasi publik merupakan perpanjangan tangan dari konstituen parlemen yang mengusung aspirasi rakyatnya, maka organisasi publik lebih terbuka untuk lingkungan eksternal dibanding swasta. Hal ini menjadikan setiap kinerja organisasi tersebut akan menjadi sorotan rakyat apabila visi dan misi maupun program yang diusung jauh dari harapan rakyat (pengguna layanan) yang ke depannya secara tidak langsung, dapat mengakibatkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan mengganggu stabilitas keamanan negara (misal dengan para rakyat berdemonstrasi maupun membuat kerusuhan).
3. Adanya budaya yang sangat melekat dan menjadi karakteristik umum organisasi publik yaitu birokrasi. Yaitu prosedur pemerintah yang kadang rumit, berjenjang dan kaku, sehingga memerlukan waktu lama dalam menyelesaikan suatu tugas/masalah. Pegawai dalam bekerja pun kurang profesional dan masih terjadi KKn di beberapa lini, membuat pemerintah membentuk pengendalian internal dan external dalam rangka menertibkan dan mendisiplinkan para pegawai tersebut.
4. Proses pengukuran kinerja di instansi pemerintah lebih sulit apabila dibandingkan dengan pengukuran kinerja pada sektor swasta. Output dan tujuan sektor swasta jelas yaitu produk atau jasa dijual sehingga memperoleh keuntungan sedangkan pemerintah memiliki cakupan kerja yang lebih luas dan rumit dalam mengukur tujuannya dan mengukur hasilnya (outcome dan impact).
5. Keterbatasan informasi bahkan asimetri informasi juga menjadi kendala bagi organisasi untuk dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang berkualitas. Hal ini biasanya muncul karena adanya pembelokan tujuan insentif terkait penerapan manajemen strategi. Para manajer pelaksana dapat memberikan informasi yang salah dengan harapan memberikan kesan positif terhadap kinerja mereka yang sebenarnya menurut kondisi nyata tidak cukup baik.

Kesimpulan

Manajemen strategis adalah suatu proses berkelanjutan dalam rangka mengelola dan menggerakan berbagai proses manajemen dalam organisasi. Di Indonesia sendiri manajemen strategi pada umumnya masih menerapkan model perencanaan klasik yang bersifat formal dan kadang-kadang tidak memiliki ukuran yang jelas terkait outcomes yang dituju. Hal ini dikarenakan keterbatasan kapabilitas manajemen pada sektor pemerintah pada umumnya dan kurangnya komitmen pada seluruh pihak manajemen. Kendala ini dapat diatasi dengan cara membangun kompetensi strategis terhadap para manajer di sektor publik melalui rekrutmen, pelatihan, promosi berdasarkan kompetensi maupun penilaian dan pengawasan berkelanjutan.

Sumber Referensi

Poister, Theodore H. dan Streib, Gregory D.. 1999. Strategic Management in the Public Sector:   Concepts, Models, and Processes. Public Productivity & Management Review, Vol. 22, No. 3, pp. 308-325.

Ring, Peter Smith dan Perry, James L. 1985. Strategic Management in Public and Private      Organizations: Implication of Distinctive Contexts and Constraints. The Academy of Management Review, Vol. 10, No. 2, pp. 276-286.

Marr, Bernard. 2008. Strategic Performance Management. Advance Performance Institute.

Untoro, Wisnu dan Halim, Abdul. 2007. Strategic Management in the Public Sector           Organization: Publicness Implication on the Process and Dimension. Jurnal Bisnis dan     Manajemen Vol. 7, No. 1, 2007 : 41 – 54.

Petris, Stephen. 2010. The Nature of Strategy in the Public Sector. School of Government: the  Australia and New Zealand.